oleh

APBD P tahun 2020 Pinrang disahkan

Kilasnews, net. Pinrang— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pinrang disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, 24 September 2020, Pkl.09.00 wita, bertempat di ruang rapat paripurna.

Rapat yang dihadiri Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid, S.Sos dan Wakil Bupati, Drs.H.Alimin, M.Si dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang, H.Muhtadin didampingi Wakil Ketua DPRD, Ir.Syamsuri dan Ahmad Jaya Baramuli, dihadiri Anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir, Sekda Pinrang, Ir.A.Budaya, M.Si, Forkopimda, Sekwan Pinrang, Drs.Cendera Yasin, MM, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, beberapa Pimpinan OPD, Kepala Kantor, beberapa Kabag, camat, Lurah, Kades, Pers dan LSM.

Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir.Syamsuri dalam membacakan hasil rapat gabungan komisi menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, setelah diadakan pembahasan melalui tingkat pembicaraan dan tahapan-tahapan pembahasan, maka kami dari komisi-komisi DPRD Kabupaten Pinrang menyetujui dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang dalam pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun Anggaran 2020 Tanggal 24 September 2020. Adapun jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 setelah pembahasan sebagai berikut; Pendapatan sejumlah Rp. 1.322.996.164.815,00. Belanja sejumlah Rp. 1.407.654.270.520.,05. Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 84.658.105.705,05.

Lanjut Syamsuri, menyertai Persetujuan pada Rapat Gabungan Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut : (1) mendorong Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemerataan pengalokasian anggaran khususnya di bidang jalan untuk penyusunan Tahun Anggaran berikutnya; (2) Pengalokasian anggaran harus mengacu pada hasil musrembang dan reses Anggota DPRD selama tidak keluar dari program visi dan misi Bupati; (3) Berdasarkan pemberlakuan aplikasi sistem informasi daerah oleh mendagri dalam proses perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian dan Holtikultura Tahun Anggaran 2021 maka pengusulan infrastruktur harus memuat lokasi kecamatan, desa/kelurahan sampai Kelompok Tani serta dilengkapi dengan titik koordinat penerima manfaat; (4) Inovasi yang dilakukan oleh Dinas penanaman Modal perlu mendapatkan support dari semua pihak termasuk DPRD karena dianggap bisa memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat; (5) Mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelesaikan beberapa persyaratan untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Rencana Induk Lokasi, Sertifikasi Lokasi dan Perda sehingga pembangunan daerah yang memiliki potensi wisata yang ada di Kabupaten Pinrang dapat lebih maksimal; (6) Mendorong Dinas Sosial untuk memberikan tambahan anggaran untuk kegiatan verifikasi dan validitasi Basis data Terpadu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penambahan anggaran ini diharapkan dapat memaksimalkan pemutakhiran data secara berkala; (7) Mendorong Satuan Polisi Praja (Satpol PP) untuk memaksimalkan tugas Satpol PP sebagai pilar penegak Peraturan Daerah dengan menambahkan alokasi anggaran untuk operasional dan menambahkan armada mobil pemadam kebaikan di setiap kecamatan untuk memaksimalkan kerja petugas pemadam kebakaran; (8) Pemberian izin untuk pembukaan pasar modern kiranya pemerintah daerah dapat meninjau kembali agar tidak berdampak pada usaha masyarakat kecil dan menengah dalam menunjang perekonomian masyarakat, dan diharapkan untuk OPD terkait melakukan koordinasi dalam pemberian izin tersebut.

Sementara itu dalam kata pengantarnya, Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid, S.Sos menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020, dimana Kabupaten Pinrang mendapatkan DID tambahan sebesar Rp.14.163.265.000,00. Pemanfaatan DID ini sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 114/PMK.07/2020 di prioritaskan pada kegiatan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan covid-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Lanjut A.Irwan Hamid, Dana Insentif Daerah tambahan ini belum tercantum dalam Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah diserahkan beberapa saat yang lalu berhubung kepastian alokasi dana dimaksud oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI diterima setelah penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Pinrang. “Harapan kami Dana Insentif Daerah tambahan 2020 dapat diakomodir dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya dan menjadi bagian yang menyatu dalam penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020”, terang Bupati Pinrang, A.Irwan Hamid. (Humas DPRD)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed